Pemerintah Diminta Mempermudah Sertifikasi Halal

Pengusaha di industri kuliner terutama restoran dan kafe berharap pemerintah mempermudah pengurusan administrasi sertifikasi halal.

President Indonesian Chef Association (ICA) Chef Henry A Bloem mengatakan, kemudahan dan biaya ringan harus jadi pertimbangan pemerintah agar sertifikasi halal tidak menjadi beban bagi para pengusaha kuliner, terutama restoran dan produk makanan.

Menurut Henry, sebagai lembaga baru Badan Penyelenggara Produk Halal juga harus memberi banyak sosialisasi kepada pengusaha termasuk di sektor kuliner. Sebagai asosiasi yang memiliki kerja sama dengan produk makanan, label sertifikasi halal akan menjadi pertimbangan konsumen memilih produk karena memberi rasa aman. 

Untuk itu, pemerintah harus bisa mendorong agar lembaga baru tersebut efisien dari sisi biaya terutama untuk pengusaha kuliner skala kecil. "Dukungan pemerintah harus diberikan dalam banyak hal seperti promosi, juga kemudahan pengurusan sertifikasi. Dengan begitu, industri makanan bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ungkap Henry.

Di sisi lain, BPJPH sendiri harus memerhatikan para pengusaha skala kecil menengah agar bisa mengurus sertifikasi halal dengan mudah dan murah karena bisa menjadi nilai lebih bagi produk/jasa pada konsumen.

Pembentukan BPJPH adalah amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH di bawah struktur Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama. BPJPH bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Editor: Maria L. Martens)

astaga wanita wanita karir halal makanan sertifikasi halal