Hak Properti Masyarakat dan Perlindungan Konsumen Menjadi Prioritas

mengarahkan langkah dan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan hambatan pelaksanaan SNKI

Pilar keuangan inklusif harus digerakan secara bersama-sama dan tidak daat berjalan terpisah. Oleh karena itu, semua lembaga, baik otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, maupun kementerian teknis, perlu bersinergi mengembangkan keuangan inklusif yang terkait dengan pelayanan. 

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), dibentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif untuk melaksanakan SNKI. Peraturan Presiden ditetapkan dan diundangkan pada 7 september 2016.

Tugas DNKI adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan SNKI, mengarahkan langkah dan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan hambatan pelaksanaan SNKI, serta mengawasi dan mengevaluasi SNKI.

Ketujuh pilar itu adalah eduaksi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, layanan keuangan sektor pemerintah, perlindungan konsumen, kebijakan dan regulasi, serta infrastruktur teknologi informasi keuangan. 

Berdasarkan data indeks keuangan global tahun 2014, sekitar 69,3 persen penduduk dewasa di Indonesia terlayani jasa simpanan dan memiliki tabungan dalam berbagai bentuk. Namun hanya sekitar 26,6 persen yang memiliki rekening tabungan pada lembaga keuangan formal. (Editor: Maria L. Martens)

property