Pemerintah Luncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini meluncurkan paket kebijakan jilid XVI, bersamaan dengan pencatatan perdana sekuritisasi aset di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI). Paket tersebut mencakup mengenai upaya percepatan penerbitan perizinan usaha dari tin

Jokowi mengungkapkan, paket kebijakan tersebutdikeluarkan berupa Peraturan Presiden (Perpres) mengenai percepatan kemudahanberusaha. Aturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha dari tahappertama hingga akhir..Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) bidangPerekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, pemerintah sejatinya ingin terusmendorong kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang efisien.Karena itu, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan tersebut yang berisitentang Perpres percepatan pelaksanaan berusaha.

Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin mempercepat proses penerbitan perizinanberusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biayadalam peroses perizinan dan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasikementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda).  "Selainitu, kebijakan ini bertujuan menyelesaikan hambatan dalam proses pelaksanaanserta memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan sistem perizinanterintegrasi (single submission)," Ungkap Darmin.

Darmin mengatakan, penerbitan Perpres ini  dilatarbelakangi kondisipelayanan saat ini yang belum optimal. Misalnya, perizinan masih bersifatparsial dan tidak terintegrasi, sekuensial (berurutan), belum seluruhnyamenggunakan teknologi informasi (online), waktu penyelesaian dan biaya perizinanyang tidak jelas, serta paradigma di tubuh birokrasi sendiri sebagai pemberiizin dan belum melayani. "Meskipun Indonesia sudah masuk sebagai negaralayak investasi, namun realisasi dan kecepatan untuk mulai berusaha belumseperti yang diharapkan," kata dia.

Berikut rincian paket kebijakan yang diluncurkan Presiden Jokowi hari ini:

TahapPertama:

1. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk pengawalan dan penyelesaian hambatanperizinan dalam pelaksanaan berusaha (end to end).

Satgas terdiri dari Satgas Nasional dan Satgas pada kementerian/lembaga,provinsi, dan kabupaten/kota. Satgas ini bertugas mengkoordinasikan Satgas padakementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota dan memastikankementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan peningkatan pelayananseluruh perizinan yang menjadi kewenangannya (end to end). 

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas Nasional membentuk klinik penyelesaianhambatan, di antaranya yaitu Klinik Tata Ruang dan Kehutanan, KlinikPertanahan, dan Klinik Ketenagakerjaan.

Satgas pada kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota bertugasmelakukan penyelesaian perzinan yang menjadi kewenangannya serta menyediakanlayanan pengaduan (help desk).  Satgas pada kementerian/lembaga, provinsi,dan kabupaten/kota terdiri dari Satgas Leading Sector (utama) dan SatgasSupporting (pendukung). 

Selanjutnya, Satgas Leading Sector dan Satgas Supporting yang memberikandukungan untuk perizinan berusaha pada leading sector. Satgas Supporting padakementerian/lembaga antara lain Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan. 

2. Penerapan perizinan checklist pada KEK, FTZ, Kawasan Industri, dan KawasanPariwisata.

Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada KEK, FTZ, Kawasan Industri, danKawasan Pariwisata menyediakan checklist berupa daftar seluruh perizinan yangharus diselesaikan oleh pelaku usaha dalam waktu tertentu.

Setelah pelaku usaha memperoleh pendaftaran penanaman modal (IndicativeInvestment Certificate), pelaku usaha memilih kawasan untuk tempatberusaha. 

PTSP kemudian memberikan kepada pelaku usaha, berupa akta pendirian danpengesahan badan usaha, NPWP, Tanda Daftar Perusahaan, Rencana PenggunaanTenaga Kerja Asing (RPTKA), Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), AngkaPengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanan

Selanjutnya, pelaku usaha menandatangani checklist sebagaimana dimaksud padahuruf a dan checklist tersebut merupakan perizinan sementara yang mencakup:perizinan lingkungan (UKL-UPL), sertifikat tanah, rencana teknis bangunan/IMB,dan Izin Usaha.

3.  Penerapan perizinan dengan penggunaandata sharing.

Untuk perizinan berusaha di luar KEK, FTZ, Kawasan Industri, dan KawasanPariwisata yang belum menggunakan perizinan checklist, pelaksanaan kemudahanperizinan oleh PTSP dan instansi terkait lainnya dilakukan melalui penggunaandata secara bersama (data sharing). 

Pelaku usaha untuk mendapatkan beberapa perizinan berusaha termasuk perizinanuntuk konstruksi, cukup menyampaikan sekali dokumen persyaratan kepadaPTSP. 

Dokumen persyaratan yang disampaikan tersebut digunakan oleh PTSP dan instansiterkait lainnya secara bersama (data sharing) untuk menyelesaikan izin lokasiatau penetapan lokasi, izin lingkungan, izin gangguan, analisa dampak lalulintas, persetujuan rencana teknis bangunan/IMB, perizinan sektor industriserta untuk permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, cukai, dan fasilitaslainnya. 

Tahap Kedua: 1. Reformasi peraturan perizinan berusaha

Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota wajib melakukan evaluasiatas seluruh dasar hukum pelaksanaan proses perizinan berusaha yang berlakupada saat ini termasuk untuk UMKM. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut,masing-masing melakukan penyederhanaan pengaturan perizinan berusaha melaluipenerbitan peraturan pengganti (baru) termasuk Perda, yang memuat secarajelas. 

Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi (Single Submission). Uji cobaSingle Submission ditargetkan pada 1 Januari 2018 dan pelaksanaannya secarabertahap dimulai setelah uji coba berhasil dilaksanakan dan selambat-lambatnyapada Maret 2018. Seluruh proses Single Submission dan PTSP dilakukan dalam satugedung. (Editor:Maria L. Martens)

astaga wanita wanita karir reksadana