Jangan Macam Macam dengan Hukum NKRI

Indonesia adalah negara hukum, tidak ada ruang bagi siapa yang main hakim sendiri berdasarkan kepentingan atau idiologi sendiri.

Suasana politik makin panas, isu intoleransi berseliweran dimana-mana menjelma menjadi aksi. Jelang natal, ormas banyak aksi, merasa hanya mereka punya kuasa. Padahal jelas Indonesia adalah sebuah negara berdaulat yang berdasarkan atas hukum.

Misalnya, sweeping yang dilakukan ormas FPI di ruang publik jelang natal ini.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menegur keras Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota dan Kulonprogo atas keluarnya surat edaran perihal imbauan yang merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang larangan penggunaan atribut Natal bagi umat Islam. Ia mendesak agar surat edaran itu segera dicabut.

“Fatwa MUI bukan rujukan hukum positif,” kata Tito seperti dilansir Tempo.co. Ia menilai fatwa tersebut bersifat koordinasi dan bukan menjadi aturan yang ditegakkan. Jika itu menjadi dasar ormas untuk bertindak sendiri, maka polisi tidak akan segan untuk turun tangan.

Kepolisian tidak segan menangkap pihak-pihak yang terbukti anarkistis hingga melakukan perampasan atribut-atribut Natal.

Pekan lalu, FPI melakukan aksi sosialisasi dan sweeping terkait fatwa MUI di sejumlah pusat perbelanjaan. Tujuannya, agar tidak ada muslim yang memakai atribut Natal saat bekerja. Salah satu aksi itu dilakukan di Surabaya pada Ahad, 18 Desember 2016.

Dalam melakukan aksinya itu, mereka didampingi 200 anggota polisi dari Satuan Samapta Bhayangkara (Sabhara), Pengendali Massa (Dalmas), dan Brigade Mobil (Brimob) Polda Jawa Timur. Padahal, massa FPI yang terlibat hanya puluhan.

Sudah tahun 2016, manusia sudah berencana untuk pindah ke Mars. Namun untuk urusan kebebasan beribadah saja masih terganjal fanatisme. Mengutip kata Cak Lontong, Mikir.

Indonesia torelansi natal Topi Santa