REI Segera Petakan Daerah Lamban Perizinan

Instruksi Presiden Joko Widodo untuk mendata daerah yang masih lamban dalam perizinan ditanggapi cepat Dewan Pimpinan Pusat Real estate Indonesia (REI).

Instruksi Presiden Joko Widodo untuk mendata daerah yang masih lamban dalam perizinan ditanggapi cepat Dewan Pimpinan Pusat Real estate Indonesia (REI). Respons tersebut berupa upaya pemetaan dan survei terhadap daerah yang masih lamban atau bahkan menghambat perizinan pembangunan perumahan. 

Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata, mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan 35 dewan pimpinan daerah (DPD) REI di seluruh Indonesia untuk melakukan survei dan pemetaan perizinan pembangunan perumahan.

Hasil survei dan pemetaan akan langsung diberikan kepada Presiden Joko Widodo seperti diinstruksikannya saat membuka Indonesia Property Expo di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, perizinan merupakan salah satu aspek terpenting dalam menyukseskan Program Sejuta Rumah (PSR) yang dicanangkan pemerintah pada 2019. Karena itu, Soelaeman berharap, seluruh pengembang anggota REI di daerah bisa memberikan data dan fakta mengenai kondisi layanan perizinan di daerah masing-masing.

Pada tahun ini, REI berkomitmen untuk mendukung PSR pembangunan 90 ribu rumah rakya. Hingga akhir tahun nanti ditargetka sebanyak 210 ribu rumah rakyat dibangun REI. Sementara itu, sejak PSR diperkenalkan pemerintah, REI setidaknya membangun 450 ribu rumah baik subsidi maupun non subsidi atau 45% target PSR pada tahun ini.

Pihak REI pun akan terus mengupdate data realisasi pembangunan rumah subsidi dan non subsidi, namun sejauh ini pasokan cukup baik. REI juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi besar guna menyukseskan PSR, khususnya untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), sesuai yang dicanangkan saat HUT ke-45 REI di Bali. (Maria L. Martens)

bisnis properti