Lembaga Pemegang Polis Lindungi Para Nasabah

Pembentukan lembaga penjaminan polis dinilai mendesak untuk melindungi para pemegang polis dari resiko keuangan yang dapat menimpa perusahaan asuransi.

Pembentukan lembaga penjaminan polis dinilai mendesak untuk melindungi para pemegang polis dari resiko keuangan yang dapat menimpa perusahaan asuransi.

Pengamat asuransi mengatakan kasus pencabutan ijin usaha sejumlah perusahaan yang terjadi beberapa tahun belakangan, serta kasus pencabutan ijin usaha PT Asuransi Raya yang baru terjadi akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Sudah pasti (berbagai kasus pencabutan izin usaha asuransi) akan berdampak juga pada kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, regulator bersama pemerintah perlu mempercepat pembentukan penjaminan polis. 

Pembentukan lembaga penjaminan polis sebenarnya telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40/2014 tentang Perasuransian. Pasal 53 atay 1 UU tersebut menyebutkan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis. 

Aturan itu menyebutkan penyelenggaraan program penjaminan polis akan diatur dengan undang-undang yang harus terbentuk selambat-lambatnya 3 tahun sejak UU tentang Perasuransian diundangkan yaitu pada 17 Oktober 2017.

Dari sisi pelaku industri, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, dibutuhkan adanya kepastian yang jelas terkait dengan kemampuan untuk membayarkan klaim. Perusahaan asuransi juga diminta untuk lebih terbuka terhadap kondisi kesehatan keuangan. Promosikan pula risk base capital (RBC) perusahaan ke publik, dan minta dilakukan rating oleh Pelindo terkait kemampuannya membayarkan klaim. (Editor: Maria L. Martens)

astaga wanita asuransi keuangan usaha resiko