Seperti Kendaraan Konvensional, Mobil Listrik Harus Punya Legalitas dan Taat Bayar Pajak

Pemilik mobil listrik di Indonesia harus memperhatikan legalitas kendaraan dan taat membayar pajak.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Chryshnanda Dwilaksana. "Setiap kendaraan bermotor adalah aset yang harus dilindungi. Maka itu, harus ada verifikasi dan legalitas. Begitupun dengan kendaraan listrik, harus ada standar administrasi hingga biaya pajak. Konteks seperti ini harus disadari bersama untuk membangun lalu lintas," ujar Chryshnanda dalam Virtual Workshop Kesiapan Industri Electric Vehicles, baru-baru ini.

Menurut Chryshnanda registrasi dan forensik pada setiap jenis kendaraan untuk memunculkan budaya tertib berlalu lintas.

"Registrasi dan forensik kendaraan, itu untuk fungsi kontrol. Kita membangun budaya tertib untuk adanya kepastian dan edukasi. Registrasi ini untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat," katanya.

Seperti diketahui, kendaraan listrik identik dengan teknologi canggih dan masa depan. Maka itu, Polri tidak ingin tertinggal dalam teknologi dan akan menyiapkan sistem elektronik terkait upaya memberikan pelayanan dan penegakan hukum.

"Di era yang serba digital ini membutuhkan sistem elektronik canggih. Artinya, butuh penegakan hukum juga secara elektronik. Ini menjadi bagian dari smart city dan komitmen kita bersama," ujar Chryshnanda.

Sebagai informasi, saat ini Polri sudah memiliki sejumlah teknologi canggih guna menertibkan lalu lintas di jalan raya. Semua teknologi tersebut juga akan segera dikembangkan.

"Kita membangun sistem IT forensik, kita juga memiliki traffic center, road safety management, kita membangun security server, driving center, traffic analisis dan semua ini akan kita kembangkan," katanya.